Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia

Enterobacter sakazakii

2011-02-10T20:01:00.000+07:00

Jangan menganggap remeh masalah pengenceran susu formula. Ini bukan main-main karena data di Afrika bisa dijadikan gambaran; 30 % bayi meninggal sebelum usia satu tahun karena pemberian susu dengan air tidak bersih dan cara pengenceran yang salah. Pengenceran yang tidak tepat tidak hanya membuat si kecil sakit atau kurang gizi, tapi juga menyebabkan komplikasi lain. Itulah mengapa, komposisi air dan susu dengan takaran yang tepat amat dibutuhkan.

Salah satu cemaran yang sebaiknya disikapi dengan sangat serius, adalah cemaran susu oleh bakteri. Hal ini sesuai dengan berbagai berita yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Keresahan masyarakat diawali dengan pemberitaan hasil penelitian tim peneliti IPB yang berkesimpulan bahwa 23 % susu formula mengandung Enterobacter sakazakii.

Bakteri tersebut berpotensi dapat menyebabkan peradangan saluran pencernaan (enteritis), infeksi peredaran darah (sepsis), serta infeksi pada lapisan urat syaraf tulang belakang dan otak (meningitis).

Menyikapi hasil penelitian tersebut, sebaiknya Anda tidak serta merta bertindak gegabah. Tindakan waspada, lebih selektif memilih produk susu, sikap penuh dengan kehati-hatian juga diperlukan dalam menyiapkan dan memberikan susu formula kepada buah hati Anda.

Berbeda dengan air susu ibu yang mengandung zat antibakteri, susu formula tidak bersifat bakteriostatis (menahan perkembangan dan reproduksi bakteri) sehingga mudah menjadi tempat perkembangbiakan bakteri. Kondisi tubuh bayi yang baru lahir, terlebih lagi yang terlahir premature — sangat rentan terhadap bakteri tersebut.

Sebenarnya selain E. sakazakii, ada jenis bakteri lain yang lebih patut diwaspadai, yaitu E. coli dan Salmonella. Dalam Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-2970-1999, sebagai indikator sanitasi masih mencantumkan bakteri koliform E. coli, bukan Entereobacteriaceae. Sedangkan Committee on Food Hygiene (CCFH) merekomendasikan jumlah sample untuk pengujian E. sakazakii bagi industri tidak sebanyak jumlah sample untuk pengujian Salmonella. Hal ini mengindikasikan, bahwa meskipun E. sakazakii dianggap berbahaya dan harus diwaspadai dalam susu formula, namun resikonya tidak sebesar Salmonella.

Proses pencemaran bakteri pada susu formula dapat bermula dari ketika susu diperah dari sapi. lika proses pemerahan tidak hygiene akan memungkinkan berkembangnya bakteri. Namun dengan kemajuan teknologi dan pengetahuan proses pemerahan susu, hal tersebut dapat diperkecil kemungkinan tercemarnya bakteri. Misalnya menggunakan mesin pemerah susu, sehingga mengurangi risiko susu tercemar dari udara di luar.

Proses pencemaran mikroorganisme dapat juga terjadi pada saat penyimpanan dan saat proses pengolahan. Intinya proses pengolahan susu formula harus selalu terjaga dan tetap steril, mulai dari proses pemerahan hingga saat diproses di dalam pabrik. Melihat proses pengolahan susu kini sudah sangat canggih dan dapat terjamin kualitasnya sehingga cemaran bakteri dinyatakan nihil.

Selain cemaran mikroorganisme, SNI tersebut juga mengatur persyaratan jenis cemaran logam seperti tembaga, timbal, seng timah, raksa, dan arsen. Dengan adanya persyaratan ini, produsen susu formula dituntut untuk memberikan jaminan keamanan sesuai dengan yang telah ditentukan. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) biasanya melakukan pengawasan secara berkala terhadap berbagai produk yang beredar di pasaran, tidak hanya susu formula, tapi jenis pangan lainnya.

Namun yang patut disadari adalah, tidak ada pangan yang zero risk (tidak beresiko sama sekali), tetapi pengelolaan yang baik akan menghasilkan pangan dengan resiko yang sangat rendah. Konsumen modern sudah perlu membuka cakrawala wawasan terhadap informasi-informasi keamanan pangan sehingga bisa menempatkan diri secara tepat terhadap isu-isu yang berkembang demi menjamin kesehatan diri sendiri dan keluarga. Sumber: FKUNHAS

Belajar membuat blog

2011-02-01T11:16:00.000+07:00

Setelah 3 bulan berjalan melaksanakan pelatihan media promosi kesehatan, maka hari ini 1 Februari 2011 dilanjutkan dengan pelatihan/Belajar membuat blog.
Dalam kegiatan ini akan dimulai dengan:

Membuat email bagi yang belum memiliki dianjurkan menggunakan gmail
Membuat blog dengan blogger.
Memanfaatkan intranet.
Memanfaatkan website.

Kegiatan ini direncanakan berlangsung 4 kali pertemuan pada hari Selasa dan Rabu jam 13.30 - 15.30

Pelatihan Desain Media Promkes

2010-10-11T19:59:00.001+07:00

Bertepatan tanggal 5 Oktober 2010 bertempat di ruang Workshop UPT SIK Dinkes Tulungagung, Bidang Pengembangan SDM Persakmi Cabang Tulungagung melakukan pelatihan Desain Media Promkes.

Acara ini dibuka oleh Didik Nusantoro, S.KM, MM, selaku Ketua II Persakmi Cabang Tulungagung, dalam sambutannya disampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk meningkatkan ketrampilan anggotanya dalam membuat media promosi kesehatan.

Kegiatan ini direncanakan selama 24 kali pertemuan, sebagai pemateri dalam pelatihan ini adalah Muklis Trinugroho, S.KM, yang juga anggota Persakmi Cabang Tulungagung.

Koperasi Persakmita Sejahtera Mandiri

2010-09-06T22:19:00.002+07:00

Diawali adanya undangan Konggres Nasional (Konas) II PERSAKMI di Surabaya tanggal 08 Agustus 2008 – 10 Agustus 2008, maka mulailah para SKM di Kabupaten Tulungagung membentuk formatur, agar dapat menjadi perwakilan dalam Konas tersebut. Tugas yang dibebankan pada formatur adalah menghadiri dan menindaklanjuti hasil konas.

Setelah konas berakhir maka formatur menyusun laporan hasil konas untuk melaksanakan pembentukan PERSAKMI di Kabupaten Tulungagung sesuai dengan mandat dari PERSAKMI Pusat. Akhirnya terbentuklah PERHIMPUNAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA (PERSAKMI) CABANG TULUNGAGUNG, yang dideklarasikan pada acara seminar dan launching pada tanggal 9 Desember 2009.

Seiring terbentuknya organisasi PERSAKMI CABANG TULUNGAGUNG maka disusunlah berbagai kegiatan usaha, antara lain:

Melaksanakan kegiatan perkreditan / Simpan Pinjam yang dikelola secara terpisah dari unit usaha lainya
Pest Control
Event Organizer
Jasa Konsultasi
Penggadaan barang dan jasa
Penelitian
Pengadaan Jamban/Air Bersih
Jasa Narasumber Bidang Kesehatan/Promkes
Jasa Jurnalis (Menulis dan Rubrik)
Percetakan
Catering
Laundry

Untuk menjalankan kegiatan tersebut ternyata tidak bisa hanya melalui organisasi profesi tetapi diperlukan wadah resmi sebagai badan usaha. Setelah melalui musyawarah kemudian diputuskan koperasi merupakan wadah yang cocok untuk kegiatan Persakmi Cabang Tulungagung.

Pembentukan koperasi Persakmi Cabang Tulungagung, yang selanjutnya disebut “KOPERASI PERSAKMITA SEJAHTERA MANDIRI” diawali pertemuan yang dihadiri oleh anggota pada hari Jum’at, tanggal 6 Agustus 2010. Dari hasil pertemuan tersebut semua anggota Persakmi Cabang Tulungagung sepakat beberapa hal, yaitu:

1.      Perlu dibentuk koperasi dengan nama “KOPERASI PERSAKMITA SEJAHTERA MANDIRI”

2.      Susunan pengurus koperasi sebagai berkut :

a.      Ketua I            : Sri Lestariningsih, S.KM

b.      Ketua II           : Nur Rahma Ekawati, S.KM

c.      Sekretaris      : Vina Agustiana, S.KM

d.      Bendahara I   : Candra Idawati, S.KM

e.      BendaharaII   : Anjang Mayasari, SKM

3. Susunan Pengawas Koperasi Persakmita

a.      Rosdiana SL, S.KM

b.      Yulaikah, S.KM

c.      Nuryanto, S.KM

3.      Iuran anggota terdiri dari

a.      Iuran pokok

b.      Iuran wajib

c.      Simpanan sukarela.

Salah satu persyaratan dalam pendirian koperasi adalah adanya pertemuan pembentukan yang dihadiri oleh Petugas dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pasar, maka pada hari ini Jum’at 27 Agustus 2010, sesuai dengan persyaratan tersebut dilaksanakan pertemuan pembentukan “KOPERASI PERSAKMITA SEJAHTERA MANDIRI”.

Memilih Pemimpin Daerah yang Melek Kesehatan

2010-07-31T09:53:00.000+07:00

by : Sapariah

DI beberapa tempat di wilayah Indonesia, kini disibukkan agenda pemilihan kepala daerah (pilkada). Ada yang sudah pemilihan, ada pula dalam proses persiapan. Tentu berharap siapa pun figur pemimpin daerah membawa daerah menjadi lebih baik. Tantangan sebagai kota/kabupaten saat ini dihadapkan berbagai macam masalah yang harus diatasi dengan sistematis. Permasalahan masyarakat, terutama daerah urban atau perkotaan sangat kompleks dan berdampak pada masalah ekonomi, sosial, peningkatan jumlah penduduk, serta perubahan lingkungan. Beberapa masalah muncul antara lain pengangguran, lahan permukiman sempit, dan polusi udara akan berdampak kepada penurunan derajat kesehatan masyarakat di daerah urban atau perkotaan.

Begitu peliknya masalah perkotaan, pada Hari Kesehatan Sedunia ke-62 tahun 2010, WHO mengambil slogan “1.000 Kota, 1.000 Kehidupan”. Slogan ini mengandung makna ajakan dan motivasi agar pemimpin dan para penentu kebijakan dapat merumuskan dan menerapkan kebijakan publik yang berwawasan kesehatan. Juga ajakan dan motivasi agar tokoh masyarakat dan penggerak masyarakat bersama masyarakat melakukan aksi peningkatan kesehatan di lingkungan kehidupan.

Pemerintah bersama segenap komponen masyarakat harus lebih fokus melaksanakan program aksi terutama promosi dan preventif terkait dampak masalah perkotaan pada kesehatan masyarakat. Yaitu, melalui pengembangan kota berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dalam membangun warga masyarakat yang sehat. Untuk mengimplementasikan pengembangan kota berwawasan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, para pemimpin daerah perlu mengetahui isu dasar kesehatan agar mereka lebih melek kesehatan.

Pertama, perlu dipahami masalah pemerataan kesehatan dan pemerataan pelayanan kesehatan dua hal berbeda. Pemerataan kesehatan tidak selalu disertai penyediaan pelayanan kuratif (RS) yang merata dalam pengertian matematika. Seperti, penempatan rumah sakit atau puskesmas dan tenaga dokter di tiap kecamatan.

Bukti menunjukkan keterikatan ini justru membuat biaya pemeliharaan kesehatan makin mahal dan tidak terjangkau. Pemerataan kesehatan harus diartikan sebagai pemerataan untuk hidup sehat justru dicapai melalui lintas sektoral seperti (1) peningkatan pendidikan, (2) Penyebaran informasi tentang kesehatan dan cara hidup sehat, (3) Perbaikan sanitasi tempat tinggal, tempat kerja, sekolah, dan lingkungan secara umum, (4) Penyediaan air bersih, (5) Penyediaan makanan bergizi, (6) Perbaikan sarana transportasi, penerangan dan komunikasi, (7) Imunisasi dan pencegahan penyakit, (8) Penyediaan sarana kuratif. Karena itu, penghitungan alokasi dana bagi kesehatan mesti meliputi cakupan bidang-bidang itu. Tidak terpaku pada alokasi kebutuhan pelayanan kesehatan saja yang justru berorientasi kuratif.

Kedua, revitalisasi puskesmas sebagai pusat pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Sesuai maksud dan tujuan, fungsi dan peran puskesmas harus lebih menitikberatkan sebagai penggerak pembangunan berwawasan kesehatan di kecamatan. Juga menumbuhkan pemberdayaan masyarakat dan keluarga di bidang kesehatan masyarakat. Selama ini, puskesmas tidak lebih dari sebuah “miniatur RS”, hanya menitikberatkan pada fungsi pengobatan.

Ke depan, puskesmas lebih bermakna merangsang bagaimana agar penduduk tetap sehat dengan pemberian pendidikan kesehatan, kegiatan promosi dan preventif, bukan menunggu penduduk sakit kemudian diobati. Indonesia, termasuk di Surabaya, berada dalam triple burden, yakni masih tinggi penyakit menular seperti malaria, diare, demam berdarah. Diiringi meningkatnya penyakit tidak menular seperti jantung, hipertensi, stroke dan diabetes. Dan diikuti munculnya new emerging infectious diseases, seperti flu burung. Sejatinya, semua dapat dicegah dengan pendekatan kemasyarakatan melalui berbagai program layanan luar puskesmas.

Terpenting pula, puskesmas hendaknya tidak lagi dibebani sebagai sumber pendapatan asli daerah (PAD). Kegiatan puskesmas perlu dilihat sebagai upaya investasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana sebagai dana investasi manusia yang bermanfaat dalam jangka panjang. Tolok ukur keberhasilan pemerintah daerah dalam bidang kesehatan bukan pada berapa banyak rumah sakit dan balai pengobatan yang didirikan atau berapa besar membiayai pengobatan bagi yang miskin, tetapi pada seberapa jauh penyakit menular dapat dicegah. Seberapa besar kematian yang tidak seharusnya bisa dihindarkan, seberapa jauh kecacatan akibat penyakit dapat dikurangi, seberapa jauh rakyat didorong berperilaku sehat, dan seberapa jauh pemerintah daerah mengantisipasi kedatangan wabah baru sebelum masuk ke Indonesia

Ketiga, mewujudkan gerakan kota sehat. Gerakan ini, merupakan gerakan masyarakat dengan berupaya terus-menerus dan sistematis didukung pemerintah daerah setempat meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan lingkungan sosial melalui pemberdayaan potensi masyarakat (HAKLI, 1999).

Kegiatan green and clean sebagaimana dilakukan beberapa daerah perlu tambah porsi. Mungkin awalnya dititikberatkan pada aspek pengelolaan sampah dan kebersihan kampung (penyehatan lingkungan fisik). Selanjutnya, bisa berkembang terus ke arah penyehatan lingkungan sosial, seperti pelembagaan perilaku hidup sehat, pembudayaan olahraga, peningkatan disiplin masyarakat, penurunan angka kriminalitas dan seterusnya.

Keempat, mengupayakan program jaminan kesehatan bagi penduduk. Seiring diberlakukan UU Sistem Jaminan Sosial Nasional, pemerintah kabupaten /kota berupaya mampu menyediakan dana program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi penduduk yang diambil dari APBD dan pajak. Kelima, tak kalah penting merevitalisasi peran Dinas Kesehatan (Dinkes) sebagai kelompok dinas “produktif” tidak lagi sekadar dinas yang masuk dalam golongan “kesra” yang lebih berkonotasi pada definisi sosial dan konsumtif. Ke depan, Dinkes perlu dilibatkan dalam jajaran koordinator perekonomian. Karena sejatinya sektor kesehatan adalah investasi dan produktif.

Rachmad Puageno
Sekretaris Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Se-Indonesia (Persakmi)

Psikologi

2010-07-09T19:57:00.014+07:00

Psychology & Psychiatry

Efektifitas & Efisiensi Pemasaran Rumah Sakit

2010-06-20T23:04:00.002+07:00

Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) bekerjasama dengan lembaga konsultan khusus rumah sakit MAXIMA Healthcare Management mengundang Anda untuk mengikuti training & workshop “Efektifitas & Efisiensi Pemasaran Rumah Sakit”. Bertempat di ruang Puri II Hotel Ciputra Semarang Training & Workshop ini diselenggarakan pada tanggal 14 – 15 Juli 2010, Pukul 08.30 – 16.30 WIB.

PERSAKMI & Maxima terpanggil untuk membantu mengembangkan pemasaran rumah sakit. Dengan melihat kemajuan dan ragam rumah sakit yang begitu pesat, “Persaingan” juga semakin dirasakan di antara rumah sakit. Namun tetap dengan satu tujuan, yaitu ingin melayani kesehatan masyarakat sekitar. Seiring dengan dinamika sosial masyarakat yang semakin kritis dalam memilih layanan kesehatan, menuntut rumah sakit berlomba-lomba menarik perhatian masyarakat untuk datang dan menggunakan layanannya. Disinilah para pemasar rumah sakit dituntut memainkan peran dalam menciptakan produk layanan dan program promosi yang tepat juga kreatif sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan.

MANFAAT :
1. Pemahaman konsep kebutuhan marketing layanan jasa kesehatan
2. Membuat program pemasaran yang tepat guna
3. Mengemas layanan yang kreatif
4. Menentukan tujuan strategis untuk menguji efektifitas program
5. Kemampuan memberikan kualitas layanan yang sesuai dengan karakteristik permintaan stakeholder

MATERI PEMBAHASAN :
1. Perbedaan marketing di dunia kesehatan
2. Mengetahui keinginan dan kebutuhan customer
3. Bagaimana memetakan customer ke dalam segmentasi dan target
4. Membangun positioning rumah sakit
5. Mendesain layanan rumah sakit yang mengacu pada kebutuhan customer
6. Perbedaan antara prospek, customer & consumer
7. Metode desain penetapan tarif
8. Bagaimana melakukan promosi yang efektif

INFORMASI HUBUNGI :
Ambar Arum 0856 4066 1056 persakmi@gmail.com
Febi Yanti 0817 680 6445 febi.yanti@maxima-healthqual.com
ALAMAT SEKRETARIAT PERSAKMI : Jl. Lamongan VIII No. 8 Semarang
atau
KAMPUS FKM UNDIP
Jl. Prof Sudarto Semarang
No. Telp. : 024 – 850 5394 (Semarang), 021 – 380 8412 (Jakarta)
No. Fax. : 024 – 850 5394 (Semarang), 021 – 386 8411 (Jakarta)

Download: Leaflet Penawaran Formulir Pendaftaran

Ristek-Kalbe Science Awards

2010-04-18T18:14:00.000+07:00

Dalam rangka memperingati Hari Hari kebangkitan Teknologi Nasional yang ke-15 dan ulang tahun PT Kalbe Farma Tbk yang ke-44, PT Kalbe Farma Tbk bersama Kementerian Riset dan Teknologi menyelenggarakan Ristek-Kalbe Science Awards (RKSA) 2010. Program ini merupakan ajang dua tahunan dan kali ini yang ke-2 dari RKSA tahun 2008 lalu.
Bagi Kalbe, program ini merupakan perwujudan dari misi perusahaan untuk mengabdikan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi kesehatan dan kehidupan yang lebih baik. Dan bagi Kementerian Ristek, ajang ini merupakan salah satu bentuk membangun awareness masyarakat terhadap perkembangan iptek khususnya di bidang kesehatan.
RKSA tahun ini bekerjasama dengan PT Tempo Inti Media Tbk, perusahaaan yang menerbitkan Majalah Tempo dan Koran Tempo, yang berperan sebagai penyelenggara dan media partner dalam sosialisai program, sehingga diharapkan dapat menjangkau area yang lebih luas. Untuk selengkapnya Science Award 2010

HUKUM KESEHATAN

2010-04-02T19:15:00.001+07:00

I. Pendahuluan
Dalam era reformasi saat ini, hukum memegang peran penting dalam berbagai segi kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang, yang merupakan bagian integral dari kesejahteraan, diperlukan dukungan hukum bagi penyelenggaraan berbagai kegiatan di bidang kesehatan.
Perubahan konsep pemikiran penyelenggaraan pembangunan kesehatan tidak dapat dielakkan. Pada awalnya pembangunan kesehatan bertumpu pada upaya pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan, bergeser pada penyelenggaraan upaya kesehatan yang menyeluruh dengan penekanan pada upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan. Paradigma ini dikenal dalam kalangan kesehatan sebagai paradigma sehat.
Sebagai konsekuensi logis dari diterimanya paradigma sehat maka segala kegiatan apapun harus berorientasi pada wawasan kesehatan, tetap dilakukannya pemeliharaan dan peningkatan kualitas individu, keluarga dan masyarakat serta lingkungan dan secara terus menerus memelihara dan meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, merata, dan terjangkau serta mendorong kemandirian masyarakat untuk hidup sehat.
Secara ringkas untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi setiap orang maka harus secara terus menerus dilakukan perhatian yang sungguh-sungguh bagi penyelenggaraan pembangunan nasional yang berwawasan kesehatan, adanya jaminan atas pemeliharaan kesehatan, ditingkatkannya profesionalisme dan dilakukannya desentralisasi bidang kesehatan.
Kegiatan-kegiatan tersebut sudah barang tentu memerlukan perangkat hukum kesehatan yang memadai. Perangkat hukum kesehatan yang memadai dimaksudkan agar adanya kepastian hukum dan perlindungan yang menyeluruh baik bagi penyelenggara upaya kesehatan maupun masyarakat penerima pelayanan kesehatan.
Pertanyaan yang muncul kemudian adalah apakah yang dimaksud dengan hukum kesehatan, apa yang menjadi landasan hukum kesehatan, materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan, dan hukum kesehatan di masa mendatang.
Diharapkan jawaban atas pertanyaan tersebut dapat memberikan sumbangan pemikiran, baik secara teoritikal maupun praktikal terhadap keberadaan hukum kesehatan. Untuk itu dilakukan kajian normatif, kajian yang mengacu pada hukum sebagai norma dengan pembatasan pada masalah kesehatan secara umum melalui tradisi keilmuan hukum.

Dalam hubungan ini hukum kesehatan yang dikaji dibagi dalam 3 (tiga) kelompok sesuai dengan tiga lapisan ilmu hukum yaitu dogmatik hukum, teori hukum, dan filsafat hukum. Selanjutnya untuk memecahkan isu hukum, pertanyaan hukum yang timbul maka digunakan pendekatan konseptual, statuta, historis, dogmatik, dan komparatif. Namun adanya keterbatasan waktu maka kajian ini dibatasi hanya melihat peraturan perundang-undangan bidang kesehatan.

II. Batasan dan Lingkup Hukum Kesehatan
Van der Mijn di dalam makalahnya menyatakan bahwa, “…health law as the body of rules that relates directly to the care of health as well as the applications of general civil, criminal, and administrative law”.(1)
Lebih luas apa yang dikatakan Van der Mijn adalah pengertian yang diberikan Leenen bahwa hukum kesehatan adalah “…. het geheel van rechtsregels, dat rechtstreeks bettrekking heft op de zorg voor de gezondheid en de toepassing van overig burgelijk, administratief en strafrecht in dat verband. Dit geheel van rechtsregels omvat niet alleen wettelijk recht en internationale regelingen, maar ook internationale richtlijnen gewoonterecht en jurisprudenterecht, terwijl ook wetenschap en literatuur bronnen van recht kunnen zijn”.(2)
Dari apa yang dirumuskan Leenen tersebut memberikan kejelasan tentang apa yang dimaksudkan dengan cabang baru dalam ilmu hukum, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid). Rumusan tersebut dapat berlaku secara universal di semua negara. Dikatakan demikian karena tidak hanya bertumpu pada peraturan perundang-undangan saja tetapi mencakup kesepakatan/peraturan internasional, asas-asas yang berlaku secara internasional, kebiasaan, yurisprudensi, dan doktrin.
Di sini dapat dilukiskan bahwa sumber hukum dalam hukum kesehatan meliputi hukum tertulis, yurisprudensi, dan doktrin. Dilihat dari objeknya, maka hukum kesehatan mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (zorg voor de gezondheid).
Dengan demikian dapat dibayangkan bahwa hukum kesehatan cukup luas dan kompleks. Jayasuriya mengidentifikasikan ada 30 (tiga puluh) jenis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kesehatan.(3)
Secara umum dari lingkup hukum kesehatan tersebut, materi muatan yang dikandung didalamnya pada asasnya adalah memberikan perlindungan kepada individu, masyarakat, dan memfasilitasi penyelenggaraan upaya kesehatan agar tujuan kesehatan dapat tercapai. Jayasuriya bertolak dari materi muatan yang mengatur masalah kesehatan menyatakan ada 5 (lima) fungsi yang mendasar, yaitu pemberian hak, penyediaan perlindungan, peningkatan kesehatan, pembiayaan kesehatan, dan penilaian terhadap kuantitas dan kualitas dalam pemeliharaan kesehatan.(4)
Dalam perjalanannya diingatkan oleh Pinet bahwa untuk mewujudkan kesehatan untuk semua, diidentifikasikan faktor determinan yang mempengaruhi sekurang-kurangnya mencakup, “... biological, behavioral, environmental, health system, socio economic, socio cultural, aging the population, science and technology, information and communication, gender, equity and social justice and human rights”.(5)

III. Landasan Hukum Kesehatan
Hermien Hadiati Koeswadji menyatakan pada asasnya hukum kesehatan bertumpu pada hak atas pemeliharaan kesehatan sebagai hak dasar social (the right to health care) yang ditopang oleh 2 (dua) hak dasar individual yang terdiri dari hak atas informasi (the right to information) dan hak untuk menentukan nasib sendiri (the right of self determination).(6)
Sejalan dengan hal tersebut Roscam Abing mentautkan hukum kesehatan dengan hak untuk sehat dengan menyatakan bahwa hak atas pemeliharaan kesehatan mencakup berbagai aspek yang merefleksikan pemberian perlindungan dan pemberian fasilitas dalam pelaksanaannya. Untuk merealisasikan hak atas pemeliharaan bisa juga mengandung pelaksanaan hak untuk hidup, hak atas privasi, dan hak untuk memperoleh informasi.(7)
Demikian juga Leenen secara khusus, menguraikan secara rinci tentang segala hak dasar manusia yang merupakan dasar bagi hukum kesehatan.(8)

IV. Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan Bidang Kesehatan
Sebenarnya dalam kajian ini akan disajikan menyangkut seluruh lingkup hukum kesehatan, namun keterbatasan waktu, maka penyajian dibatasi pada materi muatan peraturan perundang-undangan bidang kesehatan. Segala sesuatu yang berkaitan dengan kesehatan seringkali dikatakan sebagian masyarakat kesehatan dengan ucapan saratnya peraturan. Peraturan dimaksud dapat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku umum dan berbagai ketentuan internal bagi profesi dan asosiasi kesehatan. Agar diperoleh gambaran yang lebih menyeluruh maka digunakan susunan 3 (tiga) komponen dalam suatu sistem hukum seperti yang dikemukakan Schuyt.(9) Ketiga komponen dimaksud adalah keseluruhan peraturan, norma dan ketetapan yang dilukiskan sebagai sistem pengertian, betekenissysteem, keseluruhan organisasi dan lembaga yang mengemban fungsi dalam melakukan tugasnya, organisaties instellingen dan keseluruhan ketetapan dan penanganan secara konkret telah diambil dan dilakukan oleh subjek dalam komponen kedua, beslisingen en handelingen.
Dalam komponen pertama yang dimaksudkan adalah seluruh peraturan, norma dan prinsip yang ada dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang kesehatan. Bertolak dari hal tersebut dapat diklasifikasikan ada 2 (dua) bentuk, yaitu ketentuan-ketentuan yang dibuat oleh penguasa dan ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan. Hubungan antara keduanya adalah ketentuan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi kesehatan serta sarana kesehatan hanya mengikat ke dalam dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang dibuat oleh penguasa. Menurut inventarisasi yang dilakukan terhadap ketentuan yang dikeluarkan penguasa dalam bentuk peraturan perundang-undangan terdapat 2 (dua) kategori, yaitu yang bersifat menetapkan dan yang bersifat mengatur.
Dari sudut pandang materi muatan yang ada dapat dikatakan mengandung 4 (empat) obyek, yaitu:
1. Pengaturan yang berkaitan dengan upaya kesehatan;
2. Pengaturan yang berkaitan dengan tenaga kesehatan;
3. Pengaturan yang berkaitan dengan sarana kesehatan;
4. Pengaturan yang berkaitan dengan komoditi kesehatan.
Apabila diperhatikan dari ketentuan tersebut terkandung prinsip perikemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, perikehidupan dalam keseimbangan dan kepercayaan pada kemampuan dan kekuatan sendiri.(10)
Selanjutnya dari ketentuan yang ada dalam keputusan dan peraturan yang dibuat oleh organisasi profesi dan asosiasi bidang kesehatan serta sarana kesehatan adalah mencakup kode etik profesi, kode etik usaha dan berbagai standar yang harus dilakukan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan.
Apabila diperhatikan prinsip-prinsip yang dikandung dalam ketentuan ini mencakup 4 (empat) prinsip dasar, yaitu autonomy, beneficence, non maleficence dan justice.(11)
Sebelum memasuki komponen kedua, perlu dibahas terlebih dahulu komponen ketiga mengenai intervensi yang berupa penanganan yang dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur. Komponen ini merupakan aktualisasi terhadap komponen ideal yang ada dalam komponen pertama. Bila diperhatikan isi ketentuan yang ada dimana diperlukan penanganan terdapat 4 (empat) sifat, yaitu:
1. Perintah (gebod) yang merupakan kewajiban umum untuk melakukan sesuatu;
2. Larangan (verbod) yang merupakan kewajiban umum untuk tidak melakukan sesuatu;
3. Pembebasan (vrijstelling, dispensatie) berupa pembolehan khusus untuk tidak melakukan sesuatu yang secara umum diharuskan.
4. Izin (toesteming, permissie) berupa pembolehan khusus untuk melakukan sesuatu yang secara umum dilarang.(12)
Tindakan penanganan yang dilakukan apakah sudah benar atau tidak, kiranya dapat diukur dengan tatanan hukum seperti yang dikemukakan oleh Nonet dan Selznick, yaitu apakah masih bersifat represif, otonomous atau responsive.(13)
Selanjutnya dengan komponen kedua tentang organisasi yang ada dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dapat dibagi dalam 2 (dua) bagian besar yaitu organisasi pemerintah dan organisasi / badan swasta.
Pada organisasi pemerintah mencakup aparatur pusat dan daerah serta departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Pada sektor swasta terdapat berbagai organisasi profesi, asosiasi dan sarana kesehatan yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang kesehatan.
Dari susunan dalam 3 (tiga) komponen tersebut secara global menurut Schuyt bahwa tujuan yang ingin dicapat adalah (14):
1. Penyelenggaraan ketertiban sosial;
2. Pencegahan dari konflik yang tidak menyenangkan;
3. Jaminan pertumbuhan dan kemandirian penduduk secara individual;
4. Penyelenggaraan pembagian tugas dari berbagai peristiwa yang baik dalam masyarakat;
5. Kanalisasi perubahan sosial.

V. Hukum Kesehatan di Masa Mendatang
Hermien Hadiati Koeswadji mencatat bahwa dari apa yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan yang ada perlu terus ditingkatkan untuk (15):
1. Membudayakan perilaku hidup sehat dan penggunaan pelayanan kesehatan secara wajar untuk seluruh masyarakat;
2. Mengutamakan upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit;
3. Mendorong kemandirian masyarakat dalam memilih dan membiayai pelayanan kesehatan yang diperlukan;
4. Memberikan jaminan kepada setiap penduduk untuk mendapatkan pemeliharaan kesehatan;
5. Mengendalikan biaya kesehatan;
6. Memelihara adanya hubungan yang baik antara masyarakat dengan penyedia pelayanan kesehatan;
7. Meningkatkan kerjasama antara upaya kesehatan yang dilakukan pemerintah dan masyarakat melalui suatu bentuk pemeliharaan kesehatan bagi masyarakat yang secara efisien, efektif dan bermutu serta terjangkau oleh masyarakat.
Untuk itu dukungan hukum tetap dan terus diperlukan melalui berbagai kegiatan untuk menciptakan perangkat hukum baru, memperkuat terhadap tatanan hukum yang telah ada dan memperjelas lingkup terhadap tatanan hukum yang telah ada.
Beberapa hal yang perlu dicatat disini adalah yang berkaitan dengan:
1. Eksistensi Badan Pertimbangan Kesehatan Nasional yang telah ada harus diperkuat dan harus merupakan organisasi yang independen sehingga dapat memberikan pertimbangan lebih akurat;
2. Perlu dibangun keberadaan Konsil untuk tenaga kesehatan dimana lembaga tersebut merupakan lembaga yang berwenang untuk melakukan pengaturan berbagai standar yang harus dipenuhi oleh tenaga kesehatan dalam penyelenggaraan upaya kesehatan. Dalam dunia kedokteran dan kedokteran gigi telah dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia sebagaimana dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
3. Perlu dibangun lembaga registrasi tenaga kesehatan dalam upaya untuk menilai kemampuan profesional yang dimiliki tenaga kesehatan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan. Bagi tenaga dokter dan dokter gigi peranan Konsil Kedokteran Indonesia dan organisasi profesi serta Departemen Kesehatan menjadi penting;
4. Perlu dikaji adanya lembaga Peradilan Disiplin Profesi Tenaga Kesehatan. Dimana untuk tenaga medis telah dibentuk Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004;
5. Perlu dibangun lembaga untuk akreditasi berbagai sarana kesehatan.

VI. Kesimpulan
Dari apa yang telah diuraikan diatas, hukum kesehatan merupakan cabang ilmu hukum yang baru. Untuk itu masih terbuka kesempatan yang luas bagi para ahli hukum melakukan berbagai pengembangan dengan tujuan tersedianya perlindungan yang menyeluruh baik untuk masyarakat penerima pelayanan kesehatan maupun tenaga dan sarana kesehatan pemberi pelayanan kesehatan. Kajian dapat dilakukan baik secara sektoral maupun dimensional melalui inter dan multidisiplin.

CATATAN KAKI

(1) Van der Mijn, 1984, ”The Development of Health Law in the Nederlands”, Makalah yang disampaikan dalam Seminar Sehari ”Issues of Health Law”, Tim Pengkajian Hukum Kedokteran, Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman RI bekerja sama dengan PERHUKI dan PB IDI, Jakarta, hal 2.
(2) H.J.J. Leenen, 1981, Gezondheidszorg en recht, een gezondheidsrechtelijke studie, Samson uitgeverij, alphen aan den rijn/Brussel, hal 22.
(3) D.C.Jayasuriya, 1997, Health Law, International and Regional Perspectives, Har-Anand Publication PUT Ltd, New Delhi India, hal 16-28.
(4) Ibid, hal 33.
(5) Genevieve Pinet, 1998, “Health Challenges of The 21st Century a Legislative Approach to Health Determinants”, Artikel dalam International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 134.
(6) Hermien Hadiati Koeswadji, 1998, Hukum Kedokteran, Studi Tentang Hubungan Hukum Dalam Mana Dokter Sebagai Salah Satu Pihak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 22.
(7) Roscam Abing, 1998, “Health, Human Rights and Health Law The Move Towards Internationalization With Special Emphasis on Europe” dalam journal International Digest of Health Legislations, Vol 49 No. 1, 1998, Geneve, hal 103 dan 107.
(8) HJJ. Leenen, 1981, Recht en Plicht in de Gezondheidszorg, Samson Uitgeverij, Alphen aan den Rijn/Brussel.
(9) Schuyt, 1983, Recht en Samenleving, van Gorcum, Assen, hal 11-12.
(10) Lihat Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan.
(11) Lihat Tom L. Beauchamp dan James F. Childress, Principles of Biomedical Ethics, 1994, Oxford University Press, New York, hal 38.
(12) Bruggink, 1993, Rechtsrefleeties, Grondbegrippen uit de Rechtstheorie, Kluwer, Deventer, hal 72.
(13) Philipie Nonet dan Philip Selznick, 1978, Law and Society in Transition, Toward, Responsive Law, Hasper Torch Books, New York.
(14) Schuyt, op.cit, hal 19.
(15) Hermin Hadiati Koeswadji, 2002, Hukum Untuk Perumahsakitan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal 17-18.

Oleh : Faiq Bahfen

Efek Bahaya Asap Rokok Bagi Kesehatan Tubuh Manusia

2010-03-18T05:48:00.000+07:00

Rokok adalah benda beracun yang memberi efek santai dan sugesti merasa lebih jantan. Di balik kegunaan atau manfaat rokok yang secuil itu terkandung bahaya yang sangat besar bagi orang yang merokok maupun orang di sekitar perokok yang bukan perokok.

1. Asap rokok mengandung kurang lebih 4000 bahan kimia yang 200 diantaranya beracun dan 43 jenis lainnya dapat menyebabkan kanker bagi tubuh. Beberapa zat yang sangat berbahaya yaitu tar, nikotin, karbon monoksida, dsb.

2. Asap rokok yang baru mati di asbak mengandung tiga kali lipat bahan pemicu kanker di udara dan 50 kali mengandung bahan pengeiritasi mata dan pernapasan. Semakin pendek rokok semakin tinggi kadar racun yang siap melayang ke udara. Suatu tempat yang dipenuhi polusi asap rokok adalah tempat yang lebih berbahaya daripada polusi di jalanan raya yang macet.

3. Seseorang yang mencoba merokok biasanya akan ketagihan karena rokok bersifat candu yang sulit dilepaskan dalam kondisi apapun. Seorang perokok berat akan memilih merokok daripada makan jika uang yang dimilikinya terbatas.

4. Harga rokok yang mahal akan sangat memberatkan orang yang tergolong miskin, sehingga dana kesejahteraan dan kesehatan keluarganya sering dialihkan untuk membeli rokok. Rokok dengan merk terkenal biasanya dimiliki oleh perusahaan rokok asing yang berasal dari luar negeri, sehingga uang yang dibelanjakan perokok sebagaian akan lari ke luar negeri yang mengurangi devisa negara. Pabrik rokok yang mempekerjakan banyak buruh tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup pegawainya, sehingga apabila pabrik rokok ditutup para buruh dapat dipekerjakan di tempat usaha lain yang lebih kreatif dan mendatangkan devisa.

5. Sebagian perokok biasanya akan mengajak orang lain yang belum merokok untuk merokok agar merasakan penderitaan yang sama dengannya, yaitu terjebak dalam ketagihan asap rokok yang jahat. Sebagian perokok juga ada yang secara sengaja merokok di tempat umum agar asap rokok yang dihembuskan dapat terhirup orang lain, sehingga orang lain akan terkena penyakit kanker.

6. Kegiatan yang merusak tubuh adalah perbuatan dosa, sehingga rokok dapat dikategorikan sebagai benda atau barang haram yang harus dihindari dan dijauhi sejauh mungkin. Ulama atau ahli agama yang merokok mungkin akan memiliki persepsi yang berbeda dalam hal ini. (Sumber: http://organisasi.org/efek-bahaya-asap-rokok-bagi-kesehatan-tubuh-manusia-akibat-sebatang-rokok-racun-ketagihan-candu-buang-uang-dan-dosa)

Ucapan Selamat

2009-12-10T10:13:00.002+07:00

Rabu, 9 Desember 2009
Bertempat di ruang Kresna Hall lantai 2 Hotel Narita diselenggarakan seminar dan launching PERSAKMI CABANG KABUPATEN TULUNGAGUNG. Dalam acara ini dilakukakan beberapa kegiatan, antara lain:
- Pelantikan dan pengukuhan DPC PERSAKMI CABANG TULUNGAGUNG
- Seminar dengan tema "Mengantisipasi mewabahnya virus Flu babi secara mandiri dan berkesinambungan oleh masyarakat" yang dibawakan oleh Dr Palilingan, Sp.P dan "Job mapping""
- Penyerahan beras @5 kg sebanyak 50 orang yang secara simbolik diwakili oleh 5 orang yang diserahkan secara langsung oleh Bupati Tulungagung yaitu Bapak Ir Heru Tjahjono, MM

Dalam sambutannya beliau memaparkan visi pembangunan Kabupaten Tulungagung yaitu DIHATIKU INGAN DAYA, yaitu Pendidikan, Kesehatan, Infras struktur, industri, pangan dan budaya.

Dalam kesempatan ini Bupati memberikan ucapan selamat dengan memberikan potongan tumpeng kepada Ketua Umum Persakmi Cabang Tulungagung, yaitu Anna Sapti Saripah, S.KM

Seminar Sehari

2009-11-30T14:57:00.003+07:00

Dalam rangka melaksanakan amanah Konggres Nasional II PERSAKMI di Surabaya pada tanggal 8-10 Agustus 2008, maka di setiap propinsi atau kabupaten melaksanakan pembentukan kepengurusan daerah (Propinsi atau Kabupaten).

Sejalan dengan hal tersebut dan mendukung pemerintah dalam menyebarkan informasi mengenai flu H1N1 maka Persakmi Cabang Tulungagung akan menyelenggarakan seminar sehari dengan tema “Mengantisipasi mewabahnya virus Flu babi secara mandiri dan berkesinambungan oleh masyarakat”

Untuk keterangan lengkap bisa download disini

program kerja 100 hari menkes

2009-11-13T13:53:00.002+07:00

Di sela-sela kunjungannya ke RS Hasan Sadikin dan RS Paru-paru HA Rotinsuli, Bandung, Senin (2/11), Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih menyebutkan adanya empat program dalam program 100 harinya.

Keempat program itu adalah:

1. Pemenuhan hak setiap individu untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dengan program jaminan kesehatan masyarakat dan sebagainya,

2. Peningkatan kesehatan masyarakat melalui percepatan dan pencapaian target tujuan pembangunan milenium (MDGs) seperti mengurangi angka kematian bayi, angka kematian ibu melahirkan dan sebagainya,

3. Pencegahan dan penularan menyakit menular dan akibat bencana,

4. Pemerataan dan distribusi tenaga kesehatan di daerah terpencil, kepulauan, perbatasan dan daerah tertinggal.

Mengenai program Jaminan Kesehatan Masyarakat (jamkesmas), Menkes mengatakan pihaknya akan berusaha memberikan jaminan kesehatan kepada orang-orang miskin yang tidak terdaftar seperti gelandangan.

"Hal yang menjadi problem dalam jamkesmas adalah orang-orang yang tidak terdaftar. Dalam 100 hari ke depan, akan dibagikan kartu bagi orang-orang gelandangan, orang-orang di panti sehingga mereka dapat jaminan untuk berobat," katanya.

Selain itu, Depkes juga akan berusaha membayarkan tunggakan pembayaran jamkesmas. "Untuk program MDGs juga ada program sweeping balita gizi buruk. Kita punya data dari Riset Kesehatan Dasar, daerah mana saja yang ada kasus gizi buruk dan kita akan fokuskan ke daerah tersebut, dan kemudian kita rujuk ke posyandu untuk mendapatkan makanan tambahan agar gizinya tercukupi," kata Menkes.

Komite nasional

Menkes mengatakan, pihaknya akan membentuk sebuah komite yang akan menentukan kebijakan proteksi terhadap semua sampel spesimen dan strain suatu penyaki hasil penelitian di Indonesia. "Saya akan membentuk suatu komite atau komisi nasional yang terdiri dari pakar spesialis anak, pakar spesialis dalam dan virulogi dan pakar-pakar dari universitas dan dari Depkes," kata Endang.

"Komite itu akan menjadi semacam dewan pertimbangan untuk membahas dan memutuskan tawaran penelitian yang besar-besar, bermanfaat atau tidak untuk Indonesia, apa keuntungannya untuk Indonesia, apa saja yang boleh dilakukan oleh pihak asing," katanya.

Depkes juga akan membentuk Komite MTA (Material Transfer Agreement) yang memutuskan spesimen atau strain virus/bakteri hasil suatu penelitian apakah bisa keluar dari Indonesia atau tidak. "Selain itu ada komite MTA Material Transfer Agreement, jadi penelitian yang sudah disetujui oleh komisi nasional tersebut, kita akan lihat perlu spesimen itu keluar, sedapat mungkin spesimen tidak keluar dari Indonesia," kata Menkes.

sumber: http://www.lintasberita.com/Nasional/Berita-Lokal/inilah-program-kerja-100-hari-menkes-endang-rahayu-sedyaningsih-hot-news

HKN KE 45 TAHUN 2009

2009-11-01T08:29:00.002+07:00

Hari Kesehatan Nasional (HKN) selalu diperingati pada tanggal 12 November setiap tahun sejak 1964. Diperingati karena bangsa Indonesia dengan kegigihannya dan semangat kebersamaan serta kerjasama pemerintah dan masyarakat berhasil menuntaskan program pemberantasan malaria di Indonesia.

Peristiwa tersebut kini setiap tahunnya diperingati dan dirayakan di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai bentuk optimisme Bangsa Indonesia dalam Pembangunan Kesehatan, dengan berbagai kegiatan dan bahkan selama beberapa hari. Pada peringatan HKN ke-45 tahun 2009 ini pemerintah segera memasuki era pembangunan lima tahunan 2010-2014.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kesehatan (RPJP-K) tahun 2005-2025 yang dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kesehatan (RPJM-K) telah memasuki akhir tahapan RPJM-K yang pertama tahun 2009. Pada era 2004-2009 yang baru berlalu sejumlah capaian pembangunan kesehatan sudah tercatat dalam hasil Riskesdas tahun 2008 yakni

peningkatan Usia Harapan Hidup menjadi 70,6 tahun,
menurunnya angka kematian bayi (AKB) menjadi 26 per 1000 kelahiran hidup,
menurunnya Angka Kematian Ibu (AKI) melahirkan menjadi 266 per 100.000 kelahiran hidup dan
menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita menjadi 18,4%.

Untuk lebih lengkapnya silahkan download disini Buku Panduan HKN ke-45 | Logo HKN ke-45 | Baliho HKN ke-45

Memilih menteri kesehatan

2009-10-24T12:44:00.004+07:00

JAKARTA – Memilih menteri kesehatan (menkes) ternyata tidak mudah seperti yang dibayangkan.

Banyak pertimbangan--dan sebagian politis--sampai akhirnya muncul nama Dr Endang Rahayu Sedyaningsih Mamahit untuk menggantikan Menkes Dr Siti Fadilah Supari.

Salah seorang yang terlibat dalam proses mencari kandidat ini adalah Prof Dr Firman Lubis, guru besar Kedokteran Komunitas di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI), yang juga Ketua Koalisi untuk Indonesia Sehat.

Prof Dr Firman Lubis bersama-sama mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dr Kartono Mohamad berburu kandidat menkes itu pada Selasa (20/10) malam setelah mendengar bahwa Prof Dr Nila Moeloek gugur dalam pencalonan sebagai anggota Kabinet Indonesia Bersatu II.
“Saya ditemui timnya Pak Boediono pada Selasa malam untuk mencari kandidat menkes lain,” ujar Firman ketika dihubungi SH melalui telepon, Kamis (22/10) pagi.
Syarat yang diajukan adalah harus perempuan, asal Maluku (karena Susilo Bambang Yudhoyono pernah menjanjikan akan ada orang Maluku di Kabinet bila terpilih kembali), bukan menkes yang lama, dan seorang dokter yang terjun di bidang kesehatan masyarakat, serta muda.
“Orang itu harus mampu mengadakan reformasi di sektor kesehatan dan terutama dapat mencapai berbagai sasaran pembangunan milenium (MDGs) khususnya penurunan angka kematian ibu dan bayi,” jelasnya.
Dari penelusuran daftar dokter-dokter yang bisa memenuhi sebagian kriteria itu, muncullah nama Dr Endang Rahayu Sedyaningsih Mamahit. “Dia orang Departemen Kesehatan (Depkes), latar belakangnya kesehatan masyarakat, pendidikan akademisnya juga sangat baik dari Harvard of Public Health,” jelas Firman.

Reformasi Kesehatan

Dalam jumpa pers Kamis pagi di rumahnya, di kawasan Duren Sawit, Jakarta Timur, Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih berjanji akan mempercepat pencapaian target Tujuan Pembangunan Millennium (Millennium Development Goals/MDGs) bidang kesehatan.
"Sekarang ini capaiannya sudah ada kemajuan. Akan dilakukan percepatan supaya target bisa tercapai, dan kalau bisa melampaui target yang ditetapkan," katanya. Menurut dia, pemerintah masih harus bekerja keras untuk mencapai target MDGs bidang kesehatan, di antaranya menurunkan tiga perempat angka kematian ibu dan dua per tiga kematian bayi 1990-an pada 2015 mendatang.
Angka kekurangan gizi pada balita dan ibu hamil serta penularan penyakit juga harus diturunkan, sementara akses terhadap air bersih dan sanitasi ditingkatkan.
Endang akan melakukan reformasi pada sektor kesehatan dan memulainya dengan memastikan penerapan pengelolaan pemerintahan yang baik di departemen yang mulai saat ini dia pimpin.

Ia menjelaskan, reformasi yang dimaksud bukan berarti meninggalkan program yang sudah dijalankan dan menggantinya dengan program baru.
"Semua program yang sudah dijalankan pastinya bertujuan baik. Program-program yang sudah bagus dan pro rakyat akan dilanjutkan, termasuk Jamkesmas," katanya.
Meski demikian, dia menekankan, kebijakan dan program kesehatan lima tahun mendatang akan lebih banyak berorientasi pada upaya promotif dan preventif, dan promotif pada perubahan perilaku. Penanaman perilaku hidup sehat akan dilakukan sedini mungkin, mulai pada anak-anak sekolah. Tentu ini akan dilakukan bekerja sama dengan Departemen Pendidikan Nasional," katanya.

Endang lulus FKUI tahun 1979, memang mendapatkan master dan doktor dari Harvard of Public Health. Saat ini dia direktur pada Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Farmasi Depkes.

Berusia Muda

Ketika ditanya mengapa menampilkan seorang pejabat yang masih eselon II untuk naik pangkat ke posisi menteri, Firman menjelaskan: “SBY mau orang yang muda. Dia kan juga sudah 54 tahun, jadi sebenarnya tidak yunior juga.”

Dan mengenai tudingan bahwa Dr Endang adalah agen Amerika karena aktif terlibat dalam berbagai penelitian dengan Namru (Naval Medical Research Unit) milik angkatan laut AS, Firman membantah hal itu.
“Ah, itu kan yang ditiup-tiupkan oleh kelompok lama, kan Litbang Depkes adalah pihak yang banyak terlibat dalam kerja sama penelitian dengan Namru, apalagi dia ahli virus, juga lulusan Amerika, jadi enak untuk dituding seperti itu. Saya kira beliau tidak demikianlah,” ujar Firman.
Kenapa hanya mencari di lingkungan Fakultas Kedokteran UI dan Depkes, dan tidak mencari ke daerah-daerah lain di Indonesia, khususnya Maluku? “Waktunya mepet, kami baru diminta bergerak pada Selasa malam, jadi tidak mungkin mencari sampai kemana-mana,” katanya.

Dr Endang baru dipanggil audisi ke Cikeas pada Rabu siang, dan pada malam harinya namanya diumumkan menjadi menkes menggantikan Dr Siti Fadilah Supari, yang pernah menurunkan pangkatnya di Depkes atas dugaan mengirim virus flu burung ke Amerika Serikat.
Ketika ditanya apakah ada peran lobi tembakau sehingga Dr Nila Moeloek gugur dari pencalonan menteri kesehatan, Prof Dr Firman tidak berani berspekulasi. “Saya juga mendengar hal itu, dan bisa saja itu terjadi apalagi pabrik tembakau juga banyak mendukung dana kampanye, tetapi saya tidak tahu persis,” katanya. (kristanto hartadi/antara)

Sumber: Sinar Harapan

Menteri Kesehatan 2009-2014

2009-10-22T05:28:00.002+07:00

JAKARTA, KOMPAS.com -

Endang Rahayu Sedyaningsih syok. Ia tak percaya namanya diumumkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Menteri Kesehatan.

Padahal, beberapa hari lalu, Presiden SBY telah melakukan fit and proper test terhadap Nila Juwita Afanza Moeloek. "Kaget banget, seperti mimpi," ujar Endang kepada persda network saat dihubungi di Jakarta, Rabu (21/10) malam.

Saat Presiden SBY mengumumkan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II, Endang sedang berada di rumah dengan suaminya. Telepon mereka langsung berdering tanpa henti. "Wah, ini telepon banyak sekali mas. Kami kaget dan bingung, nggak percaya kalau istri saya dipercaya bapak SBY menjadi Menteri Kesehatan," ujar suaminya, Mahamit.

Endang menambahkan, meskipun dirinya baru terakhir dites SBY menjadi Menteri, ia siap menerima amanah ini. "Saya akan laksanakan amanah ini sebaik-baiknya. Jabatan ini atas sepengetahuan Allah," sambungnya. Apakah ada firasat? "Sama sekali tak ada firasat apapun," tegasnya.

Selamat menjalankan tugas bu menkes..........

BI TERIMA CALON PEGAWAI

2009-10-18T10:47:00.001+07:00

Jakarta, (tvOne)

Bank Indonesia (BI) membuka penerimaan calon pegawai melalui aplikasi online sejak 17 hingga 21 Oktober 2009.

Keterangan dari Direktorat Sumber Daya Manusia BI melalui situs resminya menyebutkan, BI membuka kesempatan kepada putra/putri Indonesia mengikuti seleksi penerimaan calon pegawai melalui PCPM XXIX dengan proses e-recrutment.

Persyaratan bagi peminat adalah warga negara Indonesia (WNI), pendidikan minimal strata 1 (S-1) dengan bidang keilmuan utama ekonomi, manajemen, hukum, teknik (industri, informatika/komputer), sosial ekonomi pertanian, dan MIPA (matematika/statistika).

Selain itu usia maksimum per-1 Oktober 2009 adalah 28 tahun untuk S-1 dan 31 tahun untuk S-2. Pelamar memiliki kemampuan berbahasa Inggris, ditunjukkan dengan sertifikat ITP TOEFL score minimal 500, atau IELTS minimal 5,5 yang masih berlaku sampai dengan tanggal 1 Oktober 2009.

Bagi yang tidak memiliki sertifikat, harus mengikuti tes kemampuan bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh BI. Persyaratan lainnya, tidak mempunyai saudara kandung/suami/istri yang bekerja sebagai pegawai atau calon pegawai di BI.

BI juga mensyaratkan pelamar bersedia menjalani ikatan dinas dan atau bersedia melepaskan ikatan dinas dari institusi lain, bersedia tidak hamil selama menjalani program pendidikan, dan bersedia ditempatkan di seluruh kantor BI. Peminat dapat mendaftarkan diri secara online melalui http://www.rekrutmenbi.com.

STRUKTUR ORGANISASI

2009-10-11T16:58:00.002+07:00

Penerimaan CPNS Depkes 2009

2009-10-11T05:33:00.002+07:00

Pendaftaran pelamar dilaksanakan secara on-line melalui website kepegawaian Depkes mulai tanggal 11 s/d 14 Oktober 2009. Melakukan registrasi on-line yang dapat diakses dalam website dengan memperhatikan langkah-langkah pengisian secara cermat dan hati-hati. Kesalahan pengisian sehingga terjadi ketidaksesuaian dengan dokumen pendukung mengakibatkan ketidaklulusan proses seleksi administrasi.

Formasi untuk Sarjana Kesehatan Masyarakat adalah sebagai berikut:

* S1 Kesehatan Masyarakat (Administrasi & Kebijakan Kesehatan): 3 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Biostatistik): 5 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Epidemiologi): 9 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Informatika Kesehatan): 1 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Lingkungan): 9 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Kesehatan Reproduksi): 1 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat (Pendidikan Kesehatan & Ilmu Perilaku): 8 orang
* S1 Kesehatan Masyarakat: 42 orang

Untuk lebih jelasnya dapat mengakses ke http://www.ropeg-depkes.or.id/ atau jika mengalami kesulitan bisa Penerimaan CPNS DepKes 2009

gold nano particle

2009-10-03T09:10:00.002+07:00

SURABAYA--Dosen berprestasi dari Fakultas Sains dan Teknologi (FST) Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, Andi Hamim Zaidan, S.Si, M.Si, telah meneliti kegunaan nanotechnology dalam proses penyembuhan penyakit kanker. "Awalnya, saya tertarik dengan nanotechnology, lalu saya akhirnya tertarik meneliti alat nano partikel yang super mini yakni gold nano particle," katanya di Surabaya, Jumat.

Ditanya tentang bagaimana proses dari alat nano partikel itu mampu menyembuhkan penyakit kanker, dosen muda yang sudah menghasilkan empat jurnal internasional itu mengaku alat yang berukuran hanya 15 nanometer itu didesain mampu menyusup ke dalam tubuh untuk mencari sel kanker. "Partikel itu nantinya akan mencari sel-sel yang rusak akibat kanker, kemudian dari luar tubuh pasien akan kita sinari dengan sinar laser. Cahaya laser itu akan tertangkap oleh smart sensor yang kita pasang dalam partikel tersebut," katanya.

Setelah itu, panas yang dihasilkan dari penyinaran laser dan tertangkap "smart sensor" itu dimanfaatkan untuk membakar sel kanker yang rusak. "Cara itu dikenal dengan istilah `thermal therapy` atau termoterapi. Termoterapi itu lazim digunakan pengobatan kanker. Biasanya, pengobatan kanker dengan menggunakan termoterapi itu dilakukan dengan memanaskan jaringan tubuh sampai mencapai 44-45 derajat celsius," katanya.

Hasil riset membuktikan bahwa suhu yang tinggi dapat menghancurkan dan membunuh sel kanker, dengan kerusakan minimal pada jaringan normal."Termoterapi itu biasanya juga diterapkan bersama terapi lain, misalnya radioterapi, kemoterapi, atau imunoterapi," katanya.

Dengan merusak protein maupun struktur sel, terapi termal dengan suhu tinggi itu dapat membunuh sel kanker dan memperkecil ukuran tumor."Thermal therapy itu saya coba untuk diaplikasikan dalam alat nano partikel yang saya ciptakan," katanya.

Penelitian alat super mini yang sudah berjalan selama dua tahun itu kini memasuki tahapan pembuatan sintesis dan dirinya berencana untuk membuat prototipe-nya."Jika sudah lolos dalam uji laboratorium, gold nano particle siap untuk melalui tahapan selanjutnya," kata dosen fisika yang sudah memiliki 20 riset dan dua rencana riset itu.

Dalam membuat cikal bakal alat super mini itu, Zaidan tidak sendirian, namun dirinya menggandeng tim medis untuk melakukan uji coba alat tersebut."Saat ini, ada dokter yang tertarik untuk ikut mewujudkan alat itu, bahkan dokter juga bersedia memberikan sel tissue yang terkena kanker yang akan digunakan dalam uji coba nanti," katanya.ant/kpo

http://www.republika.co.id/

RUU Rumah Sakit Menjadi Undang Undang

2009-09-30T21:23:00.001+07:00

29 Sep 2009

Semua Fraksi DPR-RI akhirnya menyetujui Rancangan Undang Undang (RUU) Rumah Sakit disahkan menjadi Undang Undang. Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna ke-10 DPR-RI yang dipimpin Drs. Muhaimin Iskandar, MSi., Wakil Ketua DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) di Gedung DPR-RI Senayan, Jakarta tanggal 28 September 2009.

Pimpinan Sidang Paripurna, Drs. Muhaimin Iskandar, MSi., mengatakan bahwa semua fraksi menyetujui disahkannya RUU Rumah Sakit menjadi Undang-Undang dengan rincian sembilan Fraksi menyatakan setuju dan 1 Fraksi menyatakan setuju dengan catatan.

Fraksi Partai Keadilan Sejahtera menyatakan setuju dengan catatan yakni dalam pasal 34 ayat 1 yang menyatakan bahwa Kepala Rumah Sakit tidak hanya dipimpin oleh tenaga medis, namun dapat juga dipimpin oleh tenaga kesehatan, ujar Muhaimin.

Menurut Muhaimin Iskandar, RUU tentang RS berisikan 16 Bab dan 65 pasal beserta Penjelasan untuk selanjutnya akan diserahkan ke Pemerintah untuk diundangkan dan dimasukkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Menteri Kesehatan Dr. dr. Siti Fadilah Supari atas nama Presiden dalam pendapat akhir Pemerintah terhadap RUU Rumah Sakit menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penyelesaian pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Rumah Sakit serta memberikan penghargaan yang setinggi-tinggi dengan disahkannya RUU tentang Rumah Sakit menjadi Undang-Undang.

Menurut Menkes, selama ini peraturan perundangan yang dijadikan dasar hukum penyelenggaraan RS adalah Peraturan Menteri Kesehatan yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan jaman. Disisi lain tuntutan perubahan akan mutu pelayanan kesehatan yang lebih baik, bertanggung jawab, dilandasi aturan hukum yang jelas dalam memberikan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan adalah sesuatu yang sangat mendesak untuk tidak bisa ditunda-tunda lagi.

”Maraknya tuntutan malpraktik pada fasilitas pelayanan kesehatan yang diduga atas kelalaian tenaga kesehatan maupun RS mengharuskan adanya aturan hukum yang lebih menjamin kepastian hukum. Sehingga keberadaan Undang-Undang yang mengatur Rumah Sakit tidak mungkin ditunda-tunda lagi ”, ujar Siti Fadilah.

Sesuai dengan semangat dan aspirasi yang berkembang dalam pembahasan untuk menghasilkan RUU yang baik dalam rangka melindungi kepentingan dan memenuhi hak-hak rakyat atas kesehatan sebagai hak azasi, telah mengatur hal-hal yang secara substansial yang perlu diatur secara tegas dalam RUU tentang RS, kata Menkes.

Beberapa substansi yang menjadi materi pengaturan utama dalam RUU tentang Rumah Sakit meliputi: persyaratan penyelenggaraan RS, pengklasifikasian RS, masalah perizinan, kewajiban dan hak RS, kewajiban dan hak pasien dalam hubungan hukum dengan RS, pengaturan penyelenggaraan RS yang meliputi pengelolaan, penyelenggaraan akreditasi, pembentukan jejaring dan sistem rujukan, pengaturan keselamatan pasien dan perlindungan hukum RS, pembiayaan RS dan pembinaan dan pengawasan, ujar Siti Fadilah.

Menurut Menkes, penyelenggaraan kesehatan di RS mempunyai karakteristik yang sangat kompleks. Berbagai jenis tenaga kesehatan dengan perangkat keilmuannya masing-masing saling berinteraksi satu sama dipadukan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran dan kesehatan dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu.

Menkes menambahkan, perubahan pola pikir dan kesadaran masyarakat yang semakin mengetahui hak dan kewajibannya semakin menuntut RS untuk meningkatkan mutu pelayanan dan tanggung jawab RS dalam memberikan pelayanan kesehatan, akan semakin menambah kompleksitas permasalahan RS. Sedangkan dari aspek pembiayaan, RS memerlukan biaya operasional dan investasi yang besar dalam pelaksanaan kegiatannya sehingga perlu didukung dengan ketersediaan pendanaan yang cukup dan berkesinambungan.

Dr. Charles J. Mesang, Ketua Pansus RUU tentang Rumah Sakit dalam laporannya mengatakan sebagaimana amanat Pasal 28 ayat (1) Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah ditegaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dan di dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan failitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

Karena itu pembahasan substansi RUU Rumah Sakit pada pembicaraan Tingkat I telah dilakukan secara mendalam, demokratis dan dengan penuh kecermatan. Hal ini mengingat kompleksitas permasalahan di bidang perumahsakitan yang harus dicarikan solusi terbaik dengan tetap menjaga keseimbangan nilai fisolofis, sosiologis dan teknis kesehatan serta tetap mengacu pada asas-asas pembentukan peraturan perundangan yang baik sebagaimana diatur Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, ujar Charles J. Mesang.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik, Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi melalui nomor telepon: 021-52907416-9, faks: 52921669, Call Center: 021-30413700, atau alamat e-mail puskom.publik@yahoo.co.id,info@puskom.depkes.go.id, kontak@puskom.depkes.go.id.

Visi dan Misi Persakmi

2009-09-24T20:46:00.001+07:00

VISI DAN MISI PERSAKMI

VISI :

Meningkatkan status dan derajat kesehatan masyarakat yang bertumpu pada pemanfaatan potensi masyarakat menuju keberdayaan dan kemandirian.

MISI :

HUT KemerdekaanRI Ke 64

2009-08-17T08:30:00.004+07:00

by: Sajimin, S.KM

17 Agustus 2009, Indonesia telah memerdekakan diri dari belenggu penjajahan. Umur kemerdekaan kita telah mencapai masa 64 tahun, jika itu digambarkan sebagai manusia maka itu sudah mendekati uzur, tetapi jika dibandingkan dengan negara lain misalnya Amerika yang telah ratusan tahun maka usia ini masih amat belia.

"SELAMAT ULANG TAHUN INDONESIA, SEMOGA DENGAN BERTAMBAHNYA USIA JUGA BERTAMBAH DEWASA DAN BERTAMBAH JAYA AGAR DAPAT TURUT SERTA MEWUJUDKAN PERDAMAIAN DUNIA"

Selama masa tersebut Indonesia telah dipimpin oleh beberapa orang presiden yaitu Soekarno, Soeharto, BJ Habibi, Abdurahman Wahid, Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudoyono. Beliau-beliau telah menjalani pengabdian dengan berbagai tantangan yang dihadapi sesuai dengan eranya.

Untuk itu kita patut kembali mengingat pada sejarah lahirnya kemerdekaan Indonesia dengan membaca, merenungi kembali apa yang tersirat maupun tersurat dalam teks proklamasi.

Teks proklamasi hasil ketikan dari Sayuti Melik (atau Sajoeti Melik), salah seorang tokoh pemuda yang ikut andil dalam persiapan proklamasi adalah sebagai berikut:

Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia.
Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l., diselenggarakan
dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnja.
Djakarta, hari 17 boelan 8 tahoen 05
Atas nama bangsa Indonesia.
Soekarno/Hatta

Untuk lebih rinci dapat kita lihat di wikipedia

The Indonesian Public Health Union

2009-08-01T15:40:00.009+07:00

Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) atau The Indonesian Public Health Union akan menggelar munaslub di Semarang pada tanggal 8-9 Agustus 2009, sebagai tindak lanjut hasil Konas Persakmi II di Surabaya.

Peran serta para SKM se Indonesia sangat diharapkan untuk segera terwujudnya Program Kerja Persakmi sehingga mampu memberikan kontribusi dalam membangun Indonesia, khususnya kesehatan masyarakat.

Untuk keterangan lebih lanjut dapat di download file ini Munaslub PERSAKMI Semarang 8-9 Agustus 2009.

Sekretariat Persakmi 2008-20013:
Jl. Jati Elok No.7, Jati Raya Indah, Banyumanik, Semarangg. Tel/Fax 024-7498182

Extension Office:
FKM Undip Kampus Undip Tembalang Semarang, Ruang Alumni Tel. 024-7460044 (Kontak: In Officio Pd-3 FKM Undip; Kusyogo; Priyadi; Farid Agushybana)

2009-05-04T11:22:00.004+07:00

KONSEP DASAR KEJADIAN LUAR BIASA (KLB)
By : Gunawan AM,S.KM

Kejadian luar biasa (KLB) masih sering terjadi di Indonesia. KLB ini mempunyai makna social dan politik tersendiri oleh karena peristiwanya yang demikian mendadak, mengenai banyak orang dan dapat menimbulkan banyak kematian.
Penyakit menular yang potensial menimbulkan wabah di Indonesia dicantumkan Permenkes 560/MENKES/PER/VIII/1989 tentang Penyakit potensial wabah :

Kholera
Pertusis
Pes
Rabies
Demam Kuning
Malaria
Demam Bolak-balik
Influenza
Tifus Bercak wabah
Hepatitis
DBD
Tifus perut
Campak
Meningitis
Polio
Ensefalitis
Difteri
Antraks

Pengertian kejadian luar biasa (KLB) adalh timbulnya atau meningkatnya kesakitan/kematian yang bermakna secara epidemiologis dalam kurun waktu dan daerah tertentu.
Batasan KLB meliputi arti yang luas, yang dapat diuraikan sebagai berikut :
Meliputi semua kejadian penyakit, dapat suatu penyakit infeksi akut kronis ataupun penyakit non infeksi.
Tidak ada batasan yang dapat dipakai secara umum untuk menentukan jumlah penderita yang dapat dikatakan sebagai KLB. Hal ini selain karena jumlah kasus sangat tergantung dari jenis dan agen penyebabnya, juga karena keadaan penyakit akan bervariasi menurut tempat (tempat tinggal, pekerjaan) dan waktu (yang berhubungan dengan keadaan iklim) dan pengalaman keadaan penyakit tersebut sebelumnya.
Tidak ada batasan yang spesifik mengenai luas daerah yang dapat dipakai untuk menentukan KLB, apakah dusun desa, kecamatan, kabupaten atau meluas satu propinsi dan Negara. Luasnya daerah sangat tergantung dari cara penularan penyakit tersebut.
Waktu yang digunakan untuk menentukan KLB juga bervariasi. KLB dapat terjadi dalam beberapa jam, beberapa hari atau minggu atau beberapa bulan maupun tahun.

Kriteria Kerja Kejadian Luar Biasa (KLB)
KLB meliputi hal yang sangat luas seperti sampaikan pada bagian sebelumnya, maka untuk mempermudah penetapan diagnosis KLB, pemerintah Indonesia melalui Keputusan Dirjen PPM&PLP No. 451-I/PD.03.04/1999 tentang Pedoman Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan KLB telah menetapkan criteria kerja KLB yaitu :
Timbulnya suatu penyakit/menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal
Peningkatan kejadian penyakit/kematian terus menerus selama 3 kurun waktu berturut-turut menurut jenis penyakitnya.
Peningkatan kejadian/kematian > 2 kali dibandingkan dengan periode sebelumnya.
Jumlah penderita baru dalam satu bulan menunjukkan kenaikan >2 kali bila dibandingkan dengan angka rata-rata per bulan tahun sebelumnya
Angka rata-rata perbulan selama satu tahun menunjukkan kenaikkan > 2 kali dibandingkan angka rata-rata per bulan tahun sebelumnya.
CFR suatu penyakit dalam satu kurun waktu tertentu menunjukkan kenaikkan 50 % atau lebih dibanding CFR periode sebelumnya.
Proporsional Rate penderita baru dari suatu periode tertentu menunjukkan kenaikkan > 2 kali dibandingkan periode yang sama dan kurun waktu/tahun sebelumnya.
Beberapa penyakit khusus : Kholera, DHF/DSS
Setiap peningkatan kasus dari periode sebelumnya (pada daerah endemis)
Terdapat satu/lebih penderita baru dimana pada periode 4 minggu sebelumnya daerah tersebut dinyatakan bebas dari penyakit tersebut
Beberapa penyakit yang dialami 1 atau lebih penderita :
a. Keracunan makanan
b. Keracunan pestisida

Persakmi Kabupaten Tulungagung

2009-04-21T10:41:00.005+07:00

Pada tanggal 25 Juli 2008 dilaksanakan pertemuan awal pembentukan PERSAKMI, sehubungan akan berlangsungnya KONAS II di Surabaya, bertempat di Ruang Pertemuan Dinas Kesehatan yang dihadiri oleh 31 orang SKM. Kesepakatan dalam pertemuan ini mengutus nama-nama di bawah ini untuk hadir dalam KONAS II PERSAKMI, yang diselenggarakan di P4K (doeloe) selama 3 hari mulai dari tanggal 8 Agustus 2008 – 10 Agustus 2008. Adapun nama-nama tersebut adalah sebagai berikut:

1. NUR RAHMA EKAWATI, SKM (TULUNGAGUNG)

2. GUNAWAN AM, SKM (SEMBUNG)

3. SRIYONO, SKM (NGUNUT)

4. SAJIMIN, SKM (DINKES)

5. ANNA SAPTI SARIPAH, SKM (DINKES)

6. EKA RATNA WAHYULIATI, S.KM (RS KARANG TEMBOK SBY)

Pada tanggal 15 Agustus 2008 dilaksanakan pertemuan lanjutan untuk penyampaian hasil KONAS II PERSAKMI dan sekaligus pemilihan kepengurusan PERSAKMI KABUPATEN TULUNGAGUNG. Adapun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga menyesuaikan dengan PERSAKMI PUSAT.

Dalam rangka pendataan keanggotaan PERSAKMI KABUPATEN TULUNGAGUNG, telah dibuatkan aplikasi sederhana (persakmi). Jika akan menggunakan atau mereview aplikasi ini silahkan download. Saat ini disela-sela kesibukan kami sedang mempersiapkan program kerja untuk kepengurusan Persakmi Kabupaten Tulungagung periode 2008 - 2012.

Telah melakukan advokasi ke BKD menyangkut Jabatan Fungsional Bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat, hasilnya telah disampaikan ke Persakmi Pusat.

“SURABAYA COMITMENT 2008”

2009-03-31T07:10:00.001+07:00

PERSATUAN SARJANA KESEHATAN MASYARAKAT INDONESIA

( PERSAKMI )

“SURABAYA COMITMENT 2008”

· Memperhatikan situasi dan kondisi Sarjana Kesehatan Masyarakat pada beberapa tahun terakhir serta kondisi organisasi Persatuan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia (PERSAKMI) yang belum berkiprah baik tingkat lokal dan nasional, maka perlu segera disusun langkah strategis dan komprehensif berupa kesamaan pandangan dan gerak dari seluruh Sarjana Kesehatan Masyarakat di Indonesia untuk masa depan dalam menyongsong globalisasi, kemajuan era informasi, kompetensi dan sertifikasi profesi.

· Oleh karena itu di dalam Konas II Persakmi di Surabaya 2008 para Sarjana Kesehatan Masyarakat membulatkan tekad untuk berkomitmen :

Bersama-sama dengan segala upaya dan sumberdaya yang optimal untuk memperjuangkan SKM dan mengembangkan organisasi PERSAKMI di seluruh wilayah Republik Indonesia.
Secara terus menerus menjalin komunikasi dan informasi antar SKM dalam wadah organisasi PERSAKMI baik ditingkat Pusat, wilayah dan cabang.
Menempatkan kepentingan organisasi PERSAKMI diatas kepentingan golongan, wilayah atau pihak-pihak tertentu.
Mengembangkan rasa kesejawatan diantara Sarjana Kesehatan Masyarakat terutama di Indonesia sehingga terbentuk suasana yang kondusif, saling membantu, saling bersaudara, saling terikat profesi dan saling memiliki.
Membawa misi PERSAKMI didalam menjalankan tugas fungsional dan struktural di segala lapisan bidang tugas yang dimiliki baik sektor pemerintah maupun swasta.
Bersama-sama untuk terlibat secara aktif dalam memajukan organisasi PERSAKMI baik di Pusat, Daerah dan Cabang.

Demikian komitmen bersama para sarjana Kesehatan Masyarakat di seluruh Indonesia.

Dinyatakan : di Surabaya

Hari : Sabtu

Tanggal : 10 Agustus 2008

Atas nama sarjana Kesehatan Masyarakat diseluruh Indonesia

Ketua Umum